Pelayanan Rumah Sakit yang Buruk Perlambat Laju Indeks Kesehatan Nasional

Dalam hal kesehatan, Indonesia masih jauh tertinggal dari negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan sebagainya. Dulu, Vietnam masih tertinggal di belakang dalam hal kesehatan. Namun, justru sekarang keadaan berbalik. Vietnam jauh lebih menunjukkan kemajuan dalam hal kesehatan, sedangkan Indonesia masih merangkak-rangkak. Nyatanya Indeks Kesehatan Nasional memang mengalami kemajuan tiap tahunnya, tetapi kemajuannya sangat lambat.

Salah satu yang menyebabkan mengapa Indonesia masih tertinggal dalam hal kesehatan dibanding negara-negara tentangga lainnya adalah karena pelayanan rumah sakit yang masih buruk. Adanya kasus malpraktik, kesalahan obat, dan pelayanan-pelayanan yang tidak aman lainnya membuat citra pelayanan rumah sakit buruk. Bahkan, beberapa orang yang mampu mengeluarkan uang begitu banyak lebih memilih melakukan pengobatan di negara tetangga karena pelayanan rumah sakit di sana bagi mereka lebih terpercaya ketimbang rumah sakit di tanah air.

Pelayanan rumah sakit yang buruk sebenarnya jauh lebih dirasakan oleh warga miskin. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa “Orang Miskin Dilarang Sakit”. Akan tetapi, tak bisa dimungkiri bahwa kemiskinan dan penyakit mempunyai hubungan yang erat. Sayangnya, mereka warga miskin harus berhadapan dengan realita bahwa di tanah air orang miskin tidak dapat memperoleh pelayanan yang memadai, seperti fasilitas yang tidak memadai, lambatnya penanganan medis, perawat dan dokter yang tidak ramah, serta harga obat nongenerik yang mahal. Tak jarang pula bentuk penolakan pasien miskin dengan berbagai alasan pun terjadi.

Sebenarnya kita tak perlu sedemikian heran melihat realita tersebut. Penetapan besaran anggaran kesehatan dari APBN dapat menjawab pertanyaan kita mengapa pelayanan di rumah sakit masih belum dapat dikatakan memuaskan.

Dari tahun ke tahun anggaran kesehatan memang mengalami peningkatan, namun sangat lambat. WHO sendiri menetapkan standar minimal anggaran kesehatan 5%. Dalam UU No 6 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pun APBN harus mengalokasikan anggaran kesehatan 5%. Sementara itu, sejak Indonesia merdeka anggaran yang dialokasikan untuk kesehatan belum pernah mencapai 5%. Indonesia baru mencapai angka 3.8% untuk realisasi anggaran kesehatan tahun 2014.

Ketidakmerataan pembangunan juga menjadi momok yang akhirnya menyudutkan orang miskin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Jika warga perkotaan masih merasa sulit mendapat pelayanan kesehatan yang layak, warga-warga di daerah, terutama warga tidak mampu kondisinya lebih memprihatinkan lagi. Ketersediaan rumah sakit yang memadai, terlebih untuk penyakit yang harus ditangani serius bahkan sangat terbatas dan sulit untuk dijangkau. Belum lagi jika pihak rumah sakit nantinya menolak pasien.

Belum lama ini, pemerintah memberlakukan BPJS kesehatan dengan niat untuk membuka satu pintu kemudahan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun, realisasinya di lapangan belum dapat dikatakan baik.

BPJS memang merupakan akses pintu masuk bagi masyarakat dari berbagai kalangan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Sayangnya layanan dan fasilitasnya sendiri yang belum siap. Alhasil, setiap rumah sakit yang menerima BPJS kebanjiran pasien. Bahkan, tak sedikit dari pasien yang terlambat dalam mendapatkan penanganan dan tidak kebagian kamar karena kamar penuh hingga akhirnya harus menumpuk di IGD rumah sakit.

BPJS memang sebuah solusi yang baik, namun jika tidak didukung oleh fasilitas dan kontrol yang baik tentu bisa berantakan. Mau tidak mau pemerintah harus segera menambah fasilitas rumah sakit agar dapat menampung pasien sehingga tidak ada lagi alasan pasien ditolak karena kamar penuh atau harus menunggu lama di IGD. Selain itu, perbaikan sistem dan peraturan BPJS juga diperlukan agar setiap rumah sakit mengimplementasikan sistem dan peraturannya dengan seragam.

Indonesia telah mempunyai Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) yang ditetapkan pada tahun 2013. Unit nonstruktural pada Kementrian ini bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal. Dalam hal ini BPRS harusnya bisa mengawal rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh masyarakat. BPRS juga berperan meningkatkan mutu dan pelayanan rumah sakit dengan mengawasi standar pelayanan rumah sakit. Soal BPJS, BPRS juga harusnya dapat melakukan kontrol terhadap sistem dan peraturan BPJS di rumah sakit sehingga semua rumah sakit memiliki standar yang sama dalam menangani pasien BPJS. Sayangnya, kehadiran BPRS dirasakan kurang berperan dalam memberikan kontrol dan pengawasan terhadap rumah sakit.

Sebagai sarana kesehatan, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pelayanan rumah sakit yang buruk merupakan salah satu sebab mengapa laju indeks kesehatan nasional bergerak lambat. Ini sebetulnya juga merugikan negara dalam hal pembangunan manusia. Apabila sumber daya manusia Indonesia dalam keadaan tidak sehat, tentu tingkat produktivitas negara ini akan menurun.

(Dibuat untuk mengikuti lomba esai Bisnis Indonesia)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s